Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras isu keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Isu tersebut merebak setelah beredarnya foto-foto kapal dengan nama ‘JKW Mahakam’ dan beberapa lainnya bertuliskan ‘Dewi Iriana’ di media sosial.

"Itu nggak ada itu, gimana itu," ujar Bahlil saat ditemui usai konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Baca Juga: Bukan Jokowi? Ini Profil Pemilik Kapal JKW dan Iriana yang Diduga Angkut Nikel Raja Ampat

Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah mengumumkan pencabutan 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Geopark Raja Ampat, menyisakan hanya satu perusahaan tambang yang masih beroperasi, yakni PT GAG Nikel—anak usaha PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM)—dengan status Kontrak Karya (KK).

Menurut Bahlil, seluruh izin tambang yang saat ini menjadi sorotan publik dikeluarkan sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi. Empat IUP yang dicabut diterbitkan pada tahun 2004 dan 2006, saat kewenangan perizinan masih berada di level pemerintah daerah.

“Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi,” tegas Bahlil.

Baca Juga: Pengamat Nilai Operasi GAG Nikel Sesuai Aturan, Mengapa?

Sementara itu, izin Kontrak Karya PT GAG Nikel diterbitkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 1998 dan mulai aktif berproduksi pada 2018. Lokasi operasional perusahaan ini diklaim berada di luar zona Geopark Raja Ampat yang dilindungi, sehingga tidak termasuk dalam daftar pencabutan.

Dengan demikian, PT GAG Nikel kini menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang masih beroperasi secara legal di wilayah Raja Ampat.